SUMENEP, pekaaksara.com — Wajah pariwisata di Kabupaten Sumenep mulai memunculkan ironi yang sulit ditutupi. Di saat sejumlah destinasi wisata swasta berlomba menghadirkan inovasi, mempercantik fasilitas, dan memanjakan pengunjung dengan konsep kreatif, beberapa objek wisata milik pemerintah daerah justru dinilai stagnan, kusam, dan tertinggal jauh.
Perbandingan itu kini ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah wisata swasta seperti Bukit Tawap Lengleng di Desa Pagarbatu, Pantai 9 Giligenting, Gililabak, hingga Talango disebut jauh lebih hidup dan berkembang dibanding wisata yang dikelola pemerintah daerah seperti Pantai Lombang dan Slopeng.
Pengunjung menilai wisata swasta lebih peka membaca kebutuhan pasar. Dengan tiket relatif murah, rata-rata Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, pengunjung mendapatkan banyak fasilitas tambahan, spot foto menarik, wahana baru, hingga tata kelola yang dinilai lebih bersih dan tertata.
Sebaliknya, wisata milik pemerintah justru menuai kritik keras. Harga tiket dianggap lebih mahal, mencapai Rp20 ribu hingga Rp25 ribu, namun tidak diimbangi dengan pembenahan fasilitas maupun inovasi baru.
“Alih-alih menghadirkan inovasi, fasilitas rusak malah dibiarkan. Pengunjung sekarang bisa menilai sendiri siapa yang benar-benar serius dan cerdas mengelola wisata,” ujar salah satu warga Sumenep, Umam, Sabtu (16/5/26).
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar tiket atau jumlah pengunjung, melainkan pola pikir pengelolaan. Ia menyebut wisata swasta mampu bergerak cepat karena berani berinovasi dan memahami bahwa tempat wisata saat ini bukan hanya soal pemandangan, tetapi juga pengalaman pengunjung.
Sementara itu, beberapa destinasi milik pemerintah dinilai terjebak dalam rutinitas lama. Spot foto tidak berkembang, wahana banyak yang rusak, hingga persoalan sampah yang masih terlihat di sejumlah titik.
“Miris sebenarnya. Yang seharusnya punya sumber daya lebih besar dan lebih cerdas dari masyarakat biasa, malah kalah jauh dalam pengelolaan,” sindir Umam sambil tertawa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sektor wisata yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu andalan ekonomi daerah.
Tanpa inovasi dan pembenahan nyata, wisata milik pemerintah dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di tengah agresivitas wisata swasta yang terus berkembang dan merebut perhatian pengunjung.
“Saya menduga, karena khawatir sepi pengunjung, akhirnya destinasi itu terus-menerus dijadikan lokasi berbagai event. Seolah ingin menunjukkan tempatnya ramai dan diminati, padahal masyarakat bisa menilai sendiri mana keramaian yang tumbuh alami dan mana yang sekadar dibuat terlihat hidup,” pungkasnya (*)
