JAKARTA, pekaaksara.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/26).
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan ketersediaan lahan dan tata ruang yang baik.
“Upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru membutuhkan lahan. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN untuk memastikan program-program Asta Cita dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ossy memaparkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya agraria yang terdiri atas sekitar 77 persen wilayah laut dan 23 persen daratan atau sekitar 189 juta hektare. Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen wilayah tersebut telah berhasil dipetakan.
“Kami saat ini tengah menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan area yang berbatasan dengan kawasan hutan,” jelasnya.
Menurut Ossy, penyelesaian pemetaan seluruh bidang tanah akan menjadi fondasi penting dalam membangun basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi. Langkah tersebut juga mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta yang menjadi fokus pemerintah dalam menciptakan tata kelola ruang yang lebih efektif.
Ia menilai, berbagai konflik agraria dan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang masih terjadi saat ini sebagian besar disebabkan belum terintegrasinya data antarinstansi.
“Beberapa permasalahan yang terjadi merupakan akibat belum adanya kesatuan basis data, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan data yang sama sehingga potensi tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya (*)
