portalmadura.com, Medan — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran pertanahan untuk mengutamakan kemudahan dan kepastian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik yang memperlambat atau mempersulit pengurusan dokumen pertanahan.
Pesan tegas tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan langsung kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara serta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Sumatera Utara di Kota Medan, Rabu (22/7/2026).
Nusron menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan BPN. Menurutnya, transformasi pertanahan tidak sekadar mengubah sistem, tetapi juga membangun komitmen moral pegawai untuk menciptakan warisan pelayanan yang lebih baik.
“Saya mengajak Bapak dan Ibu, kita tata kantor ini dengan menciptakan legacy yang lebih baik. Kita puaskan dan permudah layanan kepada masyarakat. Tidak boleh ada niat sedikit pun untuk mempersulit ataupun memperlambat masyarakat. Kalau memang sudah saatnya dilayani, layani berdasarkan sistem,” ujar Nusron di hadapan jajaran BPN Sumut.
Ia menambahkan, transparansi dan kepastian waktu menjadi kunci utama membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Pelayanan pertanahan harus memiliki standar proses yang terukur sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan permohonan mereka secara jelas.
“Pelayanan publik itu harus terukur, sistematis, terpantau, transparan, dan ada kepastian. Pemohon harus tahu prosesnya sudah sampai di mana, kapan selesai, serta apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin pelayanan berbasis perhatian, tetapi pelayanan berbasis sistem,” tegasnya.
Dalam pengarahan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Nugraha, menyampaikan laporan kinerja instansinya di hadapan Menteri ATR/BPN.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid. Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pertanahan di wilayah Sumatera Utara.
