SUMENEP, pekaaksara.com – Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi melaporkan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (18/11/2026).
Laporan tersebut merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dijaring langsung di masing-masing daerah pemilihan (dapil) sejak 9 hingga 16 November 2026.
Dalam penyampaiannya, seluruh fraksi menyoroti sejumlah sektor krusial yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Isu yang mengemuka meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, bidang sosial-budaya, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa masa reses adalah kewajiban konstitusional anggota dewan untuk turun langsung mendengar keluhan dan harapan warga.
Menurutnya, forum ini menjadi jembatan komunikasi dua arah yang efektif agar wakil rakyat memahami persoalan riil di lapangan.
”Seluruh masukan dari laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 ini nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, sosial, hingga sektor perekonomian,” ujar Zainal Arifin usai rapat paripurna.
Ia menambahkan, pihak legislatif berkomitmen penuh untuk mengawal dan mendorong Pemkab Sumenep agar segera menindaklanjuti berbagai temuan tersebut melalui langkah pembangunan yang konkret.
Secara garis besar, ketujuh fraksi menyatakan kesiapannya memperjuangkan kepentingan masyarakat di berbagai lini, termasuk sektor pertanian, perikanan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Adapun penyampaian laporan hasil reses dalam paripurna kali ini dibacakan oleh juru bicara dari masing-masing fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, serta Fraksi Gerindra-PKS (*)

