SUMENEP, Pekaaksara.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda menaruh perhatian serius terhadap isu pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Dua isu tersebut menjadi prioritas dalam pertengahan 2025 ini.

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menyampaikan, pihaknya tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen itu memuat strategi lintas sektor untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

“Inflasi tidak bisa dikendalikan hanya oleh satu instansi. Ini kerja bersama, terutama sektor pangan dan distribusi,” katanya, Senin (16/6).

Menurut data BPS Jatim, inflasi di Jawa Timur hingga Mei 2025 tercatat 1,22 persen. Angka ini terbilang relatif stabil, namun Sumenep harus tetap waspada karena faktor geografis dan ketergantungan distribusi antarpulau.

Arif menyebut, harga pangan menjadi penyumbang inflasi tertinggi di daerah. Karena itu, penguatan produksi lokal dan distribusi bahan pokok menjadi fokus pemerintah daerah.

Bappeda juga mendorong sinergi antar organisasi pemerintah daerah (OPD) seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Dinas Kesehatan untuk menjalankan program pangan bergizi terjangkau.

“Kami juga akan berupaya menekan disparitas harga antara daratan dan kepulauan,” imbuhnya.

Selain kendali harga, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong untuk memperkuat fiskal daerah. Sektor pajak daerah dan retribusi menjadi fokus optimalisasi.

“Dengan daya beli masyarakat tetap terjaga dan fiskal kuat, maka pembangunan Sumenep bisa berjalan berkelanjutan,” pungkas Arif (*)

(Iqb/Pekaaksara.com)