SUMENEP, Pekaaksara.com – Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Sapeken, Joni Junaidi, terus menuai perhatian publik, termasuk dari Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep, Ubaid Abdul Hayat.
Ubaid Abdul Hayat menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh Kades Joni merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus kooperatif dalam mengikuti proses hukum.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Semua harus tunduk pada hukum, dan kami tidak akan memberikan perlindungan apapun,” tegas Ubaid pada Rabu (20/8).
Selain itu, Aktivis Front Pejuang Keadilan (FPK) juga mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan Kades Sapeken. Koordinator FPK, Abd. Halim, menilai perbuatan tersebut bukan hanya kekerasan terhadap perempuan, melainkan juga bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menindas warga sipil.
“Seharusnya kepala desa menjadi pelindung masyarakat, bukan pelaku kekerasan. Kami meminta Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak melindungi Kades Joni, dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas,” tambah Abd. Halim.
Sebelumnya, Nadia Fega, warga Desa Sapeken, mengaku menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Kades Joni pada Rabu (13/8/2025) di sekitar Dermaga Baru Pulau Sapeken. Nadia mengaku trauma dan menyatakan bahwa dirinya serta keluarganya telah menerima ancaman verbal dari Kades Joni.
“Kalau memang diwajibkan berjilbab, buatlah aturan yang jelas. Kami tidak harus diperlakukan dengan kekerasan,” ujarnya dengan tegas.
Nadia juga membantah tuduhan bahwa ia telah menandatangani surat pernyataan apapun terkait kejadian tersebut. “Itu tidak benar, saya tidak pernah tanda tangan apapun. Saya malah terkejut saat dijemput utusan Kades yang berinisial R ke balai desa,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kades Joni belum memberikan klarifikasi atau respon terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya. (*)
(Iqb/pekaaksara.com)
