JAKARTA, pekaaksara.com – Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi atas capaian itu. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kinerja seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah di Indonesia.
“Saya bersyukur Kementerian ATR/BPN kembali mencapai WTP. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. WTP tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja secara serius. Terus dipertahankan,“ ujar Menteri AHY di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Senin kemarin.
Menteri AHY menyampaikan, WTP merupakan suatu keharusan bagi lembaga pemerintahan sebagaimana kata Presiden Joko Widodo sebagai bukti capaian target kinerja yang baik.
“Kita target program percepatan reforma agraria hingga akhir 2024 sebanyak 120 juta bidang tanah terpetakan. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan serius, sehingga program Reforma Agraria terwujud dengan sebaik-baiknya,” ujar Menteri AHY.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemeriksaan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBN.
Ia menyebut, dalam pelaksanaan kerja jajaran ATR/BPB perlu arahan dan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berjalan dengan baik.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan di Kementerian ATR/BPN secara independen, objektif dan profesional,” ujar Suyus Windayana.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara III, BPK RI, Edward Ganda Simanjuntak. Ia mengungkapkan, pada semester I tahun 2024, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2023 pada Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian ATR/BPN tahun 2023 itu juga memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas sinergi yang telah terjalin, sehingga BPK dapat mengoptimalkan mandatnya sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah dengan penerapan nilai-nilai Integritas, Independensi, dan Profesionalisme,” tukas Edward Ganda Simanjuntak (*)
